MANAJEMEN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE MANAGEMENT) merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

Tentang SPBE kabupaten Banjarnegara

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

 

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. 

Visi SPBE

“Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.”

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Misi SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:
1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

KATA MEREKA TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif, satunya dengan penerapan SPBE atau e-government. SPBE Memiliki peta jalan Indonesia Digital 2021-2024 memiliki empat sektor strategis akselerasi transformasi digital. Keempat sektor strategis tersebut, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan tata kelola serta manajemen SPBE secara nasional.

 

Mahfud Md

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

SPBE bukan melulu terkait aplikasi, infrastruktur atau sistem, tapi sebetulnya SPBE adalah upaya pemerintah dan kita semua melakukan modernisasi pemerintahan berbasis digital. Jadi jangan lagi berpikir bahwa SPBE hanya di Dinas Kominfo saja tapi sebetulnya ini adalah peran kita bersama!

Cahyono Tri Birowo

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)